RRI.CO.ID, Bone – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bone, Dr. Amran, SE., AK., MPA, menegaskan bahwa perluasan basis pajak merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan berarti menaikkan tarif pajak ataupun menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengoptimalkan administrasi dan kepatuhan wajib pajak.

Dr. Amran menjelaskan bahwa upaya perluasan basis pajak dilakukan melalui pembaruan data perpajakan agar lebih akurat. Dengan data yang semakin baik, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengaktifkan kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif maupun mendorong wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya agar kembali patuh.

“Perluasan basis pajak itu tidak boleh diartikan sebagai menaikkan tarif pajak atau menciptakan jenis pajak baru. Yang kami lakukan adalah memperbaiki administrasi dan memutakhirkan data agar wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif dapat direaktivasi kembali,” ujar Dr. Amran saat menjadi narasumber di Bincang Siang RRI Bone, Selasa 14 Juli 2026.

Selain pembaruan data, pihaknya juga terus mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi perpajakan menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga kepatuhan membayar pajak tumbuh secara sukarela.

“Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga yang sebelumnya belum sadar akan pentingnya pajak, sekarang menjadi lebih sadar. Dengan begitu, basis pajak akan semakin kuat sebagai sumber penerimaan negara,” katanya.

Ia menambahkan, semakin luas basis pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan. Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dr. Amran mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bruto berasal dari sektor perpajakan. Karena itu, menurutnya, penguatan basis pajak menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan fiskal Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.