RRI.CO.ID, Ambon: Polemik pengangkatan raja definitif pada sembilan negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela menilai, hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat Saniri Negeri, yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku.

"Jika tidak ada kesepakatan pada tingkat Saniri Negeri, maka proses ini akan tetap berlarut. Kami rasa sumbatannya itu ada di tingkat Saniri Negeri," kata Morits Tamaela kepada RRI Ambon, kemarin

Menurutnya, peraturan daerah (Perda) mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui Saniri Negeri. Oleh karena itu, Saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut.

"Saniri harus membicarakan hal ini secara arif dan bijakasana tanpa meniadakan pranata adat yang berkaitan dengan penentuan mata rumah parentah dan raja yang akan di usung. Kalau Saniri diam, ini akan terus terlambat,"ucanya

Politisi NasDem itu mengaku, sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja defenitif. Hanya saja, kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.

"Pemerintah dan DPRD tidak bisa mengintervensi lebih, itu ranahnya internal negeri masing-masing. Kami harap segera karena keberadaan raja definitif sangat didambakan masyarakat," ujarnya

Kendati demikian, Morits menyatakan DPRD melalui Komisi I dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.

"DPRD hanya memfasilitasi. Kami inginkan semua negeri adat di Ambon memiliki raja definitif, sebab kalau Pjs saja, mereka terbatas dalam mengambil kebijakan," kata Morits menutup obrolannya

Sekadar tahu, negeri-negeri adat di Ambon yang belum memiliki raja definitif yakni Negeri Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Seilale, Soya, Leahari dan beberapa lainnya.