RRI.CO.ID, Bone - Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone, Selasa, 14 Juli 2026.

Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan krusial terkait penyusunan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD. Selain itu, rapat juga difokuskan pada penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat tersebut, ditekankan pentingnya penyesuaian pengelolaan keuangan daerah agar tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu poin pembahasan utama adalah tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1051/VII/2026 mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bone untuk tahun 2026.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk memastikan bahwa seluruh siklus pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan keuangan menjadi prioritas agar setiap rupiah yang dikelola tepat sasaran.

"Melalui koordinasi ini, kami berharap seluruh dokumen penganggaran dapat disusun secara optimal. Perencanaan yang matang adalah kunci agar pelaksanaan program pembangunan nantinya berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ujar Wabup Bone dalam arahannya.

Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan bahwa seluruh perencanaan yang dilakukan saat ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan program prioritas di Kabupaten Bone.

Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten I dan Asisten III Setda Kabupaten Bone, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Perindustrian, serta jajaran kepala OPD dan pihak terkait lainnya yang ikut memberikan masukan teknis.