RRI.CO.ID, Merauke : Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) Selatan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengumuman hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan pada Konferensi Pers di Kantor MRPS, Senin, 13 Juli 2026.

Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan, Yohanis Okdinon, mengatakan hasil seleksi terbuka yang diumumkan Panitia Seleksi melalui Pengumuman Nomor 25 tertanggal 3 Juli 2026 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pengisian jabatan strategis harus mengutamakan Orang Asli Papua Selatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat pemilik wilayah.

"Kami perlu menegaskan bahwa dalam pengisian jabatan ini harus diprioritaskan kepada Orang Asli Papua Selatan. Provinsi ini hadir bukan karena orang lain. Kami menyumbang tanah dan memberikan jaminan kehidupan kepada semua suku bangsa yang ada di sini. Oleh karena itu jabatan-jabatan itu harus menjadi prioritas bagi kami Orang Asli Papua Selatan," ujar Yohanis Okdinon dalam konferensi pers.

Ia menilai sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Orang Asli Papua. Di antaranya Dinas Pendidikan yang mengawal pemanfaatan dana Otonomi Khusus untuk pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dinilai perlu dipimpin oleh putra daerah yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua Selatan.

Yohanis menambahkan Panja telah merampungkan seluruh rangkaian pembahasan dan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan MRP Papua Selatan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat pleno MRP sebelum disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pejabat.

Di sisi lain, salah seorang masyarakat Papua Selatan, Tommy, menyatakan mendukung sikap MRP Papua Selatan yang meminta agar Orang Asli Papua diprioritaskan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Namun, menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap dibarengi dengan kompetensi dan kemampuan yang memadai.

"Saya sebagai anak asli Papua setuju dengan pernyataan MRP bahwa anak asli Papua harus diprioritaskan untuk menduduki jabatan. Namun dengan catatan, anak asli Papua juga harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk berada di posisi tersebut sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik," ujar Tommy.