RRI.CO.ID, Yogyakarta - Menjelang 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, sejumlah seniman, budayawan, akademisi, dan politisi menggelar diskusi bertajuk Seni dan Demokrasi. Kegiatan itu berlangsung di Rumah Inspirasi, Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Kamis, 9 Juli 2026.

Forum tersebut mengajak publik untuk melihat kembali Kudatuli bukan sekadar sebagai konflik politik. Tetapi momentum penting yang mendorong kelahiran semangat demokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Totok Hedi Santosa menilai, Kudatuli menjadi penanda kemacetan demokrasi pada masa Orde Baru. Peristiwa itu kemudian, memicu penguatan tuntutan terhadap demokrasi yang lebih terbuka.

”Saat Kudatuli, ada kemampatan demokrasi,” katanya. ”Peristiwa itu menjadi angle yang harus dimaknai sebagai peretasan sehingga isu demokrasi menguat di Indonesia.”

Terkait pemilihan tema diskusi Seni dan Demokrasi, bukan tanpa alasan. Sebab, karya seni selalu lahir dari refleksi terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Karena, seni memiliki peran penting dalam menyuarakan kritik dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Seorang seniman memiliki posisi moral yang khas dibanding politisi.

”Meski dapat berafiliasi politik, seniman tetap memiliki ruang lebih bebas,” ujarnya. ”Untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan publik.”

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh seni dan budaya, antara lain, Butet Kartaredjasa, Marwoto Kawer, Samuel Indratma, Bambang Paningron, HaSoe, dan Agus Noor. Acara menghadirkan tiga pembicara utama, yakni sejarawan Hilmar Farid, seniman Arahmaiani, dan filsuf ST Sunardi.

Dalam pemaparannya, Hilmar Farid mengajak publik memandang Kudatuli dari perspektif yang lebih luas. Peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang demokrasi Indonesia.

Selain itu, Kudatuli tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik setelah bergabungnya Megawati Soekarnoputri ke PDI pada 1987. Kehadirannya membawa kembali memori politik terhadap Soekarno yang selama masa Orde Baru cenderung disingkirkan.

Ia pun menegaskan, seni merupakan satu infrastruktur penting bagi demokrasi. Melalui karya seni, gagasan, kritik, dan refleksi terhadap kehidupan sosial dapat terus hidup.