RRI.CO.ID, Surabaya - Keberhasilan penerapan sistem parkir non-tunai di Surabaya dinilai tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pengawasan terhadap juru parkir di lapangan. Hal itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat mengikuti pemantauan bersama Camat Genteng terkait implementasi parkir non-tunai di sejumlah ruas jalan, Kamis, 9 Juli 2026, malam.

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menyosialisasikan pembayaran parkir melalui QRIS, kartu elektronik, dan voucher parkir kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan langsung di kawasan pusat keramaian menggunakan pengeras suara agar masyarakat lebih memahami perubahan sistem pembayaran parkir.

Anas Karno mengapresiasi langkah aparatur kecamatan dan kelurahan yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Saya mengapresiasi Pak Camat, lurah, dan seluruh jajaran yang turun langsung ke lapangan. Dengan melihat kondisi secara langsung, pemerintah bisa mengetahui persoalan yang terjadi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat secara humanis," kata Anas Karno.

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, pemantauan juga menemukan masih adanya kendaraan yang parkir di atas trotoar maupun di lokasi yang tidak semestinya digunakan sebagai area parkir. Menurut Anas, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang konsisten agar aturan dapat dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan.

"Trotoar harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai hak pejalan kaki. Jangan sampai ruang publik yang dibangun untuk masyarakat justru digunakan sebagai tempat parkir kendaraan," lanjtutnya.

Ia juga meminta pengawasan terhadap juru parkir terus diperkuat. Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai harus diikuti dengan kepatuhan petugas parkir terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada juru parkir yang tidak menjalankan ketentuan atau melakukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Kalau terus melanggar jukir bisa diganti. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dan tertib," ujarnya.

Sementara itu, Camat Genteng Jeffry mengatakan kegiatan turun lapangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya mempercepat adaptasi masyarakat terhadap sistem parkir non-tunai. Menurutnya, masih ada warga yang belum mengetahui bahwa pembayaran parkir kini dapat dilakukan melalui QRIS, kartu elektronik, maupun voucher parkir.

"Ini bagian dari ikhtiar kita mengubah kebiasaan masyarakat dari pembayaran tunai ke non-tunai. Masih ada warga yang belum mengetahui, sehingga kami bersama kelurahan, Dishub, dan seluruh unsur terkait terus melakukan sosialisasi langsung di lapangan," ujar Jeffry.

Ia menjelaskan masyarakat yang belum memiliki fasilitas pembayaran digital tetap dapat menggunakan voucher parkir yang tersedia melalui juru parkir maupun di kantor kecamatan dan kelurahan. Sistem tersebut dinilai lebih transparan karena pembayaran langsung tercatat sebagai penerimaan Dinas Perhubungan.

Dalam pemantauan itu, petugas juga menemukan kendaraan yang parkir di kawasan Jalan Slamet meski telah terpasang rambu larangan parkir. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap juru parkir yang bertugas serta pemberian teguran oleh Dinas Perhubungan.

Jeffry menegaskan pengawasan akan terus dilakukan bersama Dishub, TNI, dan Polri. Apabila ditemukan pelanggaran berulang, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anas berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan parkir non-tunai tidak hanya diukur dari meningkatnya transaksi digital, tetapi juga dari semakin tertibnya kawasan parkir, berfungsinya kembali trotoar bagi pejalan kaki, serta meningkatnya transparansi pelayanan parkir.

"Kalau sosialisasi berjalan, pengawasan konsisten dilakukan, dan masyarakat ikut mendukung, maka manfaatnya akan dirasakan bersama. Kota menjadi lebih tertib, trotoar kembali untuk pejalan kaki, pelayanan parkir lebih transparan, dan pendapatan daerah bisa semakin optimal," tegasnya.