RRI.CO.ID, Singkawang – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Kota Singkawang dipastikan dimulai pada 15 Juli 2026. Kementerian Sosial RI memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal meski progres pembangunan fisik sekolah baru mencapai sekitar 80 persen.

Kepastian itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kementerian Sosial RI, Radika Sadiguna, saat meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Kota Singkawang, Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut Radika, fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dapur, hingga sarana pendukung lainnya telah siap digunakan secara bertahap sehingga proses pembelajaran perdana dapat dimulai sesuai target pemerintah.

“Untuk MPLS kita akan laksanakan pada 15 Juli ini, dan kami pastikan Sekolah Rakyat di Singkawang pasti terwujud. Apalagi bangunannya sudah 80 persen, ada kelas, asrama, dapur dan fasilitas-fasilitas lainnya, hingga wali asuh dan wali asrama untuk masing-masing siswa,” ujar Radika.

Ia menegaskan, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, tetapi juga menghadirkan sistem pembinaan yang menyeluruh. Setiap siswa akan didampingi seorang wali asuh dan wali asrama selama mengikuti pendidikan.

Tak hanya itu, Kemensos juga menyiapkan pembimbing mental dan spiritual sebagai bagian dari kurikulum pembinaan karakter. Menurut Radika, pemerintah ingin mencetak generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki akhlak yang baik.

“Lewat Sekolah Rakyat inilah kita akan membangun masa depan generasi Singkawang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Karena itu kami menugaskan pembimbing mental dan spiritual di sana,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyelesaikan bimbingan teknis bagi calon kepala sekolah Sekolah Rakyat serta melakukan rekrutmen tenaga pendidik untuk jenjang SD hingga SMA.

Namun, selama masa transisi hingga September 2026, Kemensos meminta dukungan Pemerintah Kota Singkawang untuk memperbantukan guru sebagai tenaga pengajar sementara.

“Pengajar sudah direkrut dan kepala sekolah juga sudah mengikuti Bimtek di Jogja. Untuk sementara, kegiatan MPLS dan matrikulasi hingga September 2026 kami membutuhkan bantuan guru dari Pemkot Singkawang,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Singkawang, Asmadi, optimistis kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Singkawang.

Ia menilai program tersebut dapat mendongkrak rata-rata lama sekolah, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menekan angka anak tidak sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Saat ini rata-rata lama sekolah di Kota Singkawang baru mencapai 8,28 tahun. Melalui Sekolah Rakyat kami menargetkan bisa meningkat menjadi 10 hingga 11 tahun sebagai langkah menuju standar nasional,” kata Asmadi.

Asmadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta insan pers, untuk ikut menyosialisasikan keberadaan Sekolah Rakyat kepada masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara luas.

“Saya berharap Diskominfo dan awak media aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi, fasilitas, dan berbagai keunggulan Sekolah Rakyat sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkannya,” pungkasnya. (Gun)