RRI.CO.ID, Bandarlampung: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (SIPD BUMD).

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, mengatakan transformasi digital dalam pengelolaan BUMD bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

"Kualitas kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan," ujarnya dalam Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD, Selasa 7 Juli 2026.

Yudia menegaskan filosofi Good Data, Good Results menjadi landasan utama dalam pengelolaan BUMD. Data yang akurat akan menghasilkan analisis yang tepat, sehingga mampu melahirkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Ia menjelaskan, SIPD BUMD tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pengukuran kinerja BUMD secara objektif, penguatan pembinaan dan pengawasan, serta penyusunan strategi pengembangan BUMD di tingkat nasional.

Melalui data yang dihimpun dalam sistem tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi berbagai aspek penting, mulai dari profil BUMD, kinerja keuangan dan operasional, tata kelola perusahaan, penyertaan modal daerah, kontribusi terhadap PAD, kualitas pelayanan publik, hingga tingkat kesehatan perusahaan.

Ke depan, data SIPD BUMD diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional, pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas BUMD, serta mendukung transformasi perusahaan daerah agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi digital, transisi energi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.