RRI.CO.ID, Pandeglang - Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Agus Khatibul Umam, melakukan peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari pada Kamis 2 Juli 2026. Akselerasi pengawasan lapangan ini dioptimalkan guna memastikan seluruh fasilitas infrastruktur pendidikan gratis tersebut siap beroperasi secara fungsional pada awal Agustus 2026 mendatang.

Otoritas legislatif tersebut menegaskan proyek strategis ini memegang peranan krusial sebagai intervensi hulu dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur edukasi. Mengingat statusnya sebagai bagian dari program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, DPRD berkomitmen mengawal ketepatan lini masa pengerjaan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat tapak.

“Hari ini, kami berkesempatan meninjau pembangunan sekolah rakyat. Kunjungan ini untuk memantau sudah sejauh mana pembangunan sekolah rakyat. Mudah-mudahan pada bulan Agustus sudah selesai,” ujar Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Agus Khatibul Umam, Kamis 2 Juli 2026

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi instrumen afirmatif dari pemerintah guna memberikan perluasan akses pendidikan bermutu secara merata dan inklusif. Sasaran utama dari institusi pendidikan ini disebutnya difokuskan penuh pada anak-anak dari kluster keluarga prasejahtera yang selama ini mengalami keterbatasan finansial untuk mengenyam bangku sekolah reguler.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menyebut jajarannya telah merampungkan seluruh tahapan verifikasi faktual terhadap berkas administrasi calon peserta didik baru. Dari hasil saringan data kemiskinan terpadu, otoritas dinas telah menetapkan kuota representatif bagi ratusan pelajar yang lolos seleksi ketat.

“Semoga di bulan Agustus pembangunannya sudah rampung. Proses seleksi peserta didik sekolah rakyat sudah kami laksanakan, totalnya ada 270 orang, terbagi menjadi 90 orang tingkat sekolah menengah atas, 90 orang tingkat sekolah menengah pertama, dan 90 orang tingkat sekolah dasar,” kata Wawan.

Wawan mengatakan, para pelajar yang dinyatakan diterima merupakan warga dengan kategori tidak mampu yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Melalui skema pendanaan penuh dari Kementerian Sosial, program ini diharapkannya mampu mendongkrak capaian indeks pembangunan manusia serta menekan angka putus sekolah di tingkat daerah secara berkelanjutan.