RRI.CO.ID, Medan - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara (Sumut) hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp30,12 triliun. Nilai tersebut setara 46,01 persen dari pagu dan tumbuh 34,07 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Indra Soeparjanto, menyampaikan kinerja belanja negara terus dioptimalkan secara transparan, akuntabel dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kinerja realisasi belanja APBN di Provinsi Sumut pada Mei 2026 berjalan optimal dan terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah," ujar Indra, Jumat 26 Juni 2026.

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp7,84 triliun atau 32,11 persen dari pagu dengan pertumbuhan 29,78 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung berbagai sektor strategis.

Belanja modal terealisasi sebesar Rp747,17 miliar atau 14,93 persen dari pagu dan meningkat sekitar lima kali lipat dibandingkan Mei 2025. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, prasarana strategis, pendidikan tinggi, ketahanan sumber daya air dan wajib belajar.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumut mencapai Rp22,28 triliun atau 54,28 persen dari pagu hingga akhir Mei 2026. Realisasi tersebut tumbuh 35,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya berkat relaksasi kebijakan penyaluran dari pemerintah pusat.

"Relaksasi kebijakan penyaluran TKD membantu mempercepat proses pemulihan bencana sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut," kata Indra.

Pemerintah pusat juga menambah alokasi anggaran pemulihan bencana di Sumut sebesar Rp8,05 triliun melalui TKD dan kementerian. Hingga Mei 2026, tambahan dana yang telah disalurkan mencapai Rp4,82 triliun untuk mendukung rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.

Selain pemulihan bencana, pemerintah menyalurkan bantuan perlindungan sosial senilai Rp1,76 triliun kepada 2,64 juta penerima manfaat di Sumut. Bantuan tersebut mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai guna menjaga daya beli masyarakat.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut mencapai Rp6,75 triliun kepada 104.696 debitur atau tumbuh 9,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) meningkat 83,90 persen menjadi Rp408,25 miliar yang disalurkan kepada 59.968 debitur hingga Mei 2026.