RRI.CO.ID, Kairatu, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pengantar Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD SBB, Andarias H. Koly, SH, didampingi pimpinan dewan dan dihadiri Bupati SBB Ir. Asri Arman, M.T, unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Berdasarkan daftar hadir, rapat dihadiri 10 dari 30 anggota DPRD. Sesuai Pasal 138 Ayat (1) Huruf B Peraturan DPRD Kabupaten SBB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, rapat dinyatakan sah karena bersifat pengumuman sehingga tidak memerlukan kuorum.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD SBB menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.

"Setiap kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam program pembangunan dan menggunakan anggaran APBD harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat melalui perwakilan di lembaga dewan. Agenda ini akan digunakan dewan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan," tegas Andarias H. Koly.

Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Usai penyampaian nota pengantar oleh pemerintah daerah, DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan Ranperda sesuai mekanisme yang berlaku. Proses tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.