RRI.CO.ID, Bengkalis – DPRD Kabupaten Bengkalis berupaya mendorong penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pulau Bengkalis menyusul masih terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPRD telah melakukan konsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas persoalan distribusi BBM yang beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat.

Menurut Hendrik, hasil konsultasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkoordinasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga karena kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM berada pada kedua lembaga tersebut.

"Kemarin kami bersama Komisi III sudah konsultasi ke ESDM Provinsi dan Disperindag Provinsi. Minggu ini mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan BPH Migas terkait penyaluran BBM di Pulau Bengkalis. Kami juga akan meminta penambahan kuota harian untuk Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis," kata Hendrik.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi terhadap persoalan distribusi BBM yang selama ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di Pulau Bengkalis.

Kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi. Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih kerap terlihat di sejumlah SPBU saat pasokan BBM terbatas.

Salah seorang warga Bengkalis, Ima, mengaku harus meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

"Kadang saya sudah mengantre sampai tiga jam, tapi pas giliran saya, bensinnya sudah habis. Kondisi ini menyulitkan karena aktivitas sehari-hari jadi terganggu," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga mengganggu pekerjaan dan aktivitas keluarga karena kendaraan menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di Pulau Bengkalis.

DPRD Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga dapat mempercepat upaya penambahan kuota BBM sehingga distribusi kembali normal. Dengan demikian, antrean panjang di SPBU dapat berkurang dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi secara lebih optimal.