RRI.CO.ID, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut seiring dengan melonjaknya harga BBM berjenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul akan melakukan penyesuaian dalam beberapa bulan ke depan. Terutama untuk operasional program jemput bola Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, program tersebut terbukti efektif untuk mempercepat aktivasi IKD di Bumi Projotamansari. Pasalnya, layanan tersebut mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk datang ke kantor secara langsung.

“Jadi petugas kami datang ke masyarakat untuk membantu proses aktivasi identitas digital yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Selama beberapa tahun terakhir respons masyarakat cukup bagus,” ucapnya, Senin, 29 Juni 2026.

Namun, kenaikan harga BBM berpotensi mengurangi intensitas pelayanan apabila berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini memaksa Disdukcapil Bantul untuk membuat perhitungan ulang skema biaya operasional program tersebut.

“Sementara untuk saat ini masih berjalan seperti biasa. Mungkin beberapa bulan ke depan baru terasa dampaknya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara biaya operasional dan targetnya,” katanya.

Salah satu upaya yang masih dipertimbangkan adalah penyesuaian jadwal layanan. Namun, Disdukcapil Bantul tetap berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

“Intinya jadwalnya menyesuaikan, akan tetapi tetap dioptimalkan pelayanannya,” ujarnya.