RRI.CO.ID, Kulon Progo – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menetapkan kebijakan strategis terkait tata kelola persampahan daerah. Mulai 1 Juli 2026, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuroto di Nanggulan tidak akan lagi menerima pasokan sampah organik. Langkah ini sebagai upaya memperpanjang usia layanan TPA yang diproyeksikan akan mencapai kapasitas maksimal pada tahun 2028 mendatang.

Kepala DLH Kulon Progo, Duana Heru Supriyanta, menegaskan bahwa kunci utama dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah penyelesaian masalah sampah langsung dari sumbernya, terutama untuk jenis organik yang mendominasi limbah rumah tangga.

“Mulai 1 Juli, yang masuk ke TPA hanya residu. Sampah organik harus diselesaikan di rumah tangga, TPS3R, atau kelompok masyarakat,” ujar Duana saat dikonfirmasi, Senin, 29 Juni 2026.

Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, sosialisasi digelar secara masif, mulai dari pemasangan spanduk imbauan di sejumlah depo sampah hingga pertemuan tatap muka di berbagai tingkat masyarakat.

Melalui Kebijakan baru ini, masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah secara mandiri sejak dari lingkungan rumah. Sampah Organik diarahkan untuk diolah secara mandiri menjadi pupuk kompos atau dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Guna mendukung hal ini, DLH Kulon Progo telah menyalurkan bantuan fasilitas komposter skala rumah tangga kepada warga.

Sementara untuk sampah Anorganik: Seperti botol plastik, kertas, kaleng, dan kaca, didorong untuk disalurkan ke bank sampah terdekat agar dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan data nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, lanjut Duana, rata-rata produksi sampah harian masyarakat mencapai 0,45 kilogram per orang per hari. Di Kulon Progo, sekitar 60–70 persen dari total sampah tersebut merupakan sampah organik. Oleh karenanya, kedisiplinan warga dalam memilah sampah menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.