RRI.CO.ID, Bintuhan – Pasca dilaksanakannya rotasi dan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu, terjadi kekosongan pada lima jabatan strategis. 2 posisi yang saat ini belum terisi yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kekosongan jabatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, langkah cepat perlu diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Kaur, Sastriana, SSTP, menjelaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan daerah. Dalam hal ini, keputusan berada di tangan Bupati Kaur sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam manajemen ASN di daerah.

"Setalah pelantikan pejabat eselon II, dua jabatan Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Kausaat ini kosong. Untuk penujukan PLT kewenangan pimpinan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menindaklanjuti keputusan tersebut setelah adanya penunjukan resmi dari Bupati. BKPSDM memiliki peran administratif dalam memproses dan menerbitkan surat tugas bagi pejabat yang ditunjuk sebagai Plt.

"Setelah penunjukan dilakukan, BKPSDM Kabupaten Kaur akan segera mengeluarkan surat perintah pelaksanaan tugas. Hal ini bertujuan agar pejabat yang ditunjuk dapat segera menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal," katanya.

Tentu dengan banyaknya Kepala OPD dijabat oleh Plt tentu untuk mengisi kekosongan tersebut, BKPSDM akan mengajukan lelang jabatan sehingga nantinya akan didapat pejabat definitif.

"Tetapi untuk pengajuan lelang jabatan maupun penunjukan Plt semaunya tergantung pimpinan dalam hal ini Bupati Kaur. Sedangkan BKPSDM sifatnya menjalankan petunjuk pimpinan," tuturnya.