RRI.CO.ID, Makassar : Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus membangun komunikasi politik yang inklusif dengan berbagai elemen, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD. Langkah tersebut ditunjukkan melalui audiensi bersama Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat 26 Juni 2026.

Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan pertemuan itu menjadi bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik dalam menyukseskan program pembangunan. Menurutnya, ketiga partai siap menjadi mitra pemerintah, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, khususnya penataan kota dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Izhar menilai hasil penataan mulai terlihat di sejumlah kawasan. Trotoar kembali berfungsi untuk pejalan kaki, akses jalan menjadi lebih lega, serta wajah Kota Makassar semakin bersih dan tertata. Karena itu, pihaknya berkomitmen membantu pemerintah menyosialisasikan tujuan kebijakan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, Munafri menegaskan keberhasilan pembangunan dan penataan Kota Makassar membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga kolaborasi menjadi kunci agar setiap program dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat.

"Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri," ujar Munafri.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar juga tengah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk relokasi pedagang yang terdampak penataan. Salah satu kawasan bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak, dengan konsep relokasi dilakukan secara bersamaan agar aktivitas ekonomi di lokasi baru dapat langsung berkembang.

Munafri berharap jaringan partai politik hingga tingkat akar rumput dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan tujuan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, ia optimistis program penataan kota dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata.