RRI.CO.ID, Bone - Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OT) dapat menjadi pintu gerbang bagi seseorang untuk beralih ke penggunaan narkoba. Badan POM saat ini tengah melaksanakan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Program tersebut bertujuan meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan OT yang dinilai mulai mengkhawatirkan.

Plt Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bone Handri Burhan, SH, Mengatakan , penyalahgunaan OT tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi mendorong penggunanya mencari sensasi yang lebih tinggi melalui narkoba. “OT ini sebenarnya ketika sudah menjadi habituasi, itu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke penggunaan narkoba untuk mendapatkan efek yang lebih tinggi lagi,” kata Handri kepada RRI.CO.ID, Rabu 24 Juni 2026.

Ia menjelaskan terdapat empat faktor yang membuat penyalahgunaan OT menjadi ancaman tersembunyi. Pertama, karena banyak orang menganggap obat tersebut aman. Kedua, harganya relatif murah dibandingkan narkotika. Ketiga, mudah diperoleh, termasuk melalui jalur daring. Keempat, sanksi terhadap pengedarnya dinilai belum sepenuhnya menimbulkan efek jera.

Handri juga mengungkapkan bahwa pelaku peredaran ilegal menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas. Mulai dari pengiriman paket dengan keterangan barang yang tidak sesuai hingga sistem transaksi terselubung yang memanfaatkan media sosial dan lokasi tertentu sebagai tempat pengambilan barang.

Untuk mencegah penyalahgunaan OT, masyarakat diminta lebih memperhatikan lingkungan pergaulan anak dan remaja. Selain itu, masyarakat dianjurkan menghindari alkohol, mengelola stres dengan baik, menjalani gaya hidup sehat, serta aktif mencari informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat.

“Gunakan dan belilah obat hanya di sarana kefarmasian resmi seperti apotek, klinik, rumah sakit atau puskesmas. Pastikan juga menerapkan prinsip cek KLIK, yakni cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa,” ujarnya. Handri menegaskan, pengawasan terhadap OT tidak bisa dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat untuk mencegah dampak yang lebih luas.