RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat berbagai langkah untuk mewujudkan sekolah bebas perundungan atau zero bullying. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan pencegahan perundungan kepada sekitar 120 ribu pelajar di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Polda Jawa Tengah. Materi yang diberikan mencakup pencegahan perundungan secara langsung maupun perundungan yang terjadi melalui media sosial.

Menurut Sadimin, hasil dari program tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Upaya itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.

Selain pelatihan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat program sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan. Program tersebut dirancang untuk membangun budaya sekolah yang menghargai, melindungi, dan mendukung tumbuh kembang siswa.

Sebagai langkah pencegahan dan penanganan, Jawa Tengah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. Tim tersebut melibatkan guru bimbingan konseling, wali kelas, serta unsur kesiswaan untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik.

Sadimin menjelaskan, siswa yang mengalami atau mengetahui kasus perundungan dapat melaporkannya kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Identitas pelapor akan dirahasiakan untuk memberikan rasa aman dan mendorong keberanian dalam melaporkan kasus yang terjadi.

“Harapannya Jawa Tengah bisa menuju zero bully. Anak-anak merasa aman, nyaman, dan senang belajar di sekolah,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, setiap kasus yang muncul harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan berkembang hingga menimbulkan dampak yang lebih besar.

"Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan, jangan takut melapor, harus diselesaikan,” kata Luthfi.

Menurutnya, pencegahan perundungan harus melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Peran Patroli Keamanan Sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga kepolisian melalui pembinaan dan sosialisasi perlu terus diperkuat.

Luthfi menilai banyak kasus perundungan baru diketahui setelah menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Oleh karena itu, kampanye anti-perundungan dan pembinaan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Tegal, Medina Almeira, mengusulkan adanya pendampingan psikologis secara berkala bagi siswa. Menurutnya, korban perundungan membutuhkan proses pemulihan yang berkelanjutan, sementara pelaku juga memerlukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ia juga mendorong penguatan budaya sekolah ramah anak melalui pendidikan karakter, peningkatan empati, kampanye anti-perundungan, dan ruang dialog yang sehat antarsiswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.