Pemkab Tubaba dan Kejari Perkuat Sinergi Penanganan Hukum

RRI.CO.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba, Didik Sudarmadi, di Ruang Rapat Bupati Tubaba.

Kajari Tubaba, Didik Sudarmadi, mengatakan kesepakatan tersebut menjadi payung hukum sekaligus pedoman dalam memitigasi berbagai risiko hukum yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kerja sama ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan hadir untuk memberikan penegakan, bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan," ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Didik, MoU tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Bupati Novriwan Jaya menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai pendampingan hukum dari Kejaksaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang bersih dan profesional.

"Tujuan kita dengan Kejaksaan sama, yaitu membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat. Dengan peran dan fungsi masing-masing, kita saling mendukung agar pembangunan berjalan sesuai koridor hukum," kata Novriwan.

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun program kerja konkret bersama Kejaksaan Negeri Tubaba.

Ia optimis kolaborasi antara Pemkab dan Kejari akan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat.