RRI.CO.ID, Bengkulu - Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu, Edy Masyhuri, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merespons anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Menurutnya, upaya pemerintah yang hanya menggelar rapat bersama perusahaan dan pejabat belum mampu menjawab keresahan petani di lapangan.

Edy mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pertemuan formal, tetapi juga melibatkan petani secara langsung dalam pembahasan persoalan harga sawit. Ia menilai petani membutuhkan langkah nyata untuk mengawasi kondisi di lapangan.

Menurutnya, pemerintah perlu menurunkan petugas untuk memantau langsung aktivitas di pabrik kelapa sawit setiap hari. Pengawasan tersebut dinilai penting agar alasan penghentian penerimaan buah oleh pabrik dapat diverifikasi secara langsung.

Edy menyebut, pihak pabrik sering berdalih tangki penuh, perawatan mesin, hingga kerusakan pabrik saat menghentikan penerimaan buah sawit petani. Ia meminta pemerintah memastikan kondisi tersebut benar terjadi agar tidak menjadi celah permainan harga di tingkat pabrik.

Selain itu, Edy juga menyoroti harga TBS di Bengkulu yang dinilai paling rendah dibandingkan daerah lain di Sumatra. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tata niaga sawit.

“Sebagai informasi, Bengkulu itu indeks harga TBS-nya paling rendah se-Sumatra, bahkan kadang paling rendah di Indonesia bagian barat,” ujarnya, Sabtu 24 Mei 2026.

Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah yang kerap memanggil pihak perusahaan untuk rapat. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menambah biaya operasional perusahaan yang akhirnya berdampak pada harga beli TBS dari petani.

Edy meminta pemerintah lebih fokus melakukan pengawasan terhadap timbangan dan sistem potongan harga di pabrik kelapa sawit. Sebab, aspek tersebut menjadi persoalan yang paling sering dikeluhkan petani.

“Ada tidak timbangan yang benar-benar ditera? Ada tidak pengawasan soal potongan di pabrik? Itu yang harus diawasi,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi mengambil langkah yang dinilai hanya bersifat pencitraan tanpa solusi nyata bagi petani sawit. Petani, kata dia, saat ini membutuhkan tindakan konkret untuk menjaga kestabilan harga TBS di Bengkulu.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat daring bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota, Jumat (22/5), guna merespons anjloknya harga TBS sawit. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat, khususnya petani sawit, serta memastikan kebijakan pemerintah bertujuan melindungi petani dan menjaga transparansi tata niaga sawit.

Mian meminta seluruh kepala dinas turun langsung ke pabrik kelapa sawit untuk mencari penyebab turunnya harga TBS di tingkat petani. Ia menegaskan pabrikan tidak boleh sembarangan menurunkan harga sebelum ada kebijakan resmi.

Selain itu, Mian juga memastikan akan turun langsung menemui masyarakat dan petani sawit untuk memberikan penjelasan terkait kondisi yang terjadi. Saat ini harga ketetapan TBS sawit berada di angka Rp3.465 per kilogram, namun dalam beberapa hari terakhir petani mengeluhkan penurunan harga yang cukup drastis di tingkat pabrik dan pengepul.