RRI.CO.ID, Surabaya - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau yang akrab disapa Ning Ais, menyoroti kembali sistem zonasi dalam pelaksanaan SPMB 2026. Ia menilai skema yang berjalan saat ini masih perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan zonasi yang diterapkan setiap tahun masih memunculkan berbagai polemik di masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya penyesuaian proporsi jalur penerimaan siswa baru di Surabaya.

"Menurut saya kuota zonasi bisa dikurangi dan lebih diperbesar untuk masyarakat gakin. Karena yang paling penting itu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya akses pendidikan yang layak dan nggak tertinggal,” ujar Ning Ais, dalam keterangan resminya, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menilai kondisi Surabaya yang padat serta terbatasnya jumlah SMP negeri menjadi tantangan tersendiri. Hal itu membuat pemerataan akses pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada sistem zonasi.

"Surabaya ini kondisinya memang sudah padat, sementara jumlah SMP negeri juga masih terbatas. Karena itu menurut saya persentase zonasi jangan dibuat terlalu besar dan harus menyesuaikan kondisi tiap wilayah supaya lebih realistis,” katanya.

Ning Ais menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tetap harus berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan. Terutama keluarga prasejahtera yang kerap mengalami kesulitan mengakses sekolah negeri.

Ia juga mengingatkan agar sistem penerimaan siswa baru tidak terlalu kaku secara administratif. Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada terhambatnya kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jangan sampai anak-anak yang memang butuh bantuan justru kalah karena sistem yang terlalu administratif. Pendidikan itu hak semua anak, terutama yang memang secara ekonomi membutuhkan perhatian lebih,” tambahnya.

Selain itu, ia turut mendorong penguatan kualitas sekolah swasta di Surabaya sebagai alternatif pendidikan. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sekolah dengan kualitas yang merata.

Ia berharap ke depan pelaksanaan SPMB di Kota Surabaya bisa lebih adil dan transparan. Serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.