RRI.CO.ID, Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi memperoleh alokasi rehabilitasi sebanyak 200 rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.

Program tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi antara Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, bersama Kepala BNPP RI Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait melalui zoom meeting beberapa waktu lalu. Rapat itu diikuti sekitar 40 kepala daerah dari wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan kawasan perbatasan di Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat alokasi tahap pertama sebanyak 200 unit rumah melalui program BSPS.

“Alhamdulillah, pada tahap pertama bantuan stimulan rumah swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebanyak 200 rumah,” ujar Agustiono. Kamis 21 Mei 2026.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan tersebut. “Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Agustiono menjelaskan, program rehabilitasi rumah tersebut tersebar di enam desa yakni Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor. “Verifikasi sudah selesai dilaksanakan. Saat ini program sudah masuk progres pelaksanaan fisik dan material juga mulai didistribusikan. Kita berharap program ini berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.