RRI.CO.ID, Tulangbawang - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menginstruksikan aparatur kecamatan hingga kepala desa untuk proaktif mengawal hak jaminan sosial warga kurang mampu. Para pamong daerah diminta memastikan seluruh keluarga miskin di wilayahnya mendapatkan akses bantuan pemerintah secara merata.

Langkah pengawasan ini penting dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat rentan yang luput dari pendataan program jaring pengaman sosial. Aparat kampung wajib menjadi jembatan yang aktif dalam memfasilitasi kebutuhan dasar bidang kesehatan dan ekonomi warga.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta jajaran birokrasi bawah segera mendaftarkan masyarakat miskin ke dalam program BPJS Kesehatan gratis. Fasilitas kepesertaan penerima bantuan iuran tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera saat menghadapi kondisi darurat medis.

Jihan Nurlela menegaskan integrasi data kemiskinan juga harus menyasar pada program bantuan perlindungan sosial reguler lainnya dari kementerian. Warga yang memenuhi kriteria wajib diusulkan secara berkala agar masuk dalam daftar penerima manfaat bantuan pangan.

"Saya meminta camat hingga kepala desa memastikan keluarga kurang mampu memperoleh akses terhadap perlindungan sosial," kata Jihan Nurlela pada Kamis, 21 Mei 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkecil ketimpangan akses pelayanan publik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Akurasi data kemiskinan di tingkat kelurahan menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran berbagai program stimulus ekonomi pusat.

Dukungan dari para tenaga kesehatan di puskesmas juga diharapkan mampu mempercepat proses deteksi dini masalah sosial di masyarakat. Sinergi lintas instansi ini dinilai efektif dalam menurunkan beban pengeluaran hidup harian warga miskin.

Komitmen penguatan jaring pengaman sosial ini diharapkan dapat langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pelayanan publik yang inklusif menjadi target utama yang harus diwujudkan oleh seluruh jajaran pimpinan daerah.