RRI.CO.ID, Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kesiapan mempelajari skema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah tantangan efisiensi anggaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri pembukaan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Aston Palembang, Selasa, 19 Mei 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat tema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah menjadi hal penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat instrumen tersebut.

“Kegiatan ini tentu sangat kami nantikan. Obligasi ini sebenarnya belum sepenuhnya dimengerti masyarakat umum. Maka literasi terkait obligasi harus terus disebarluaskan agar masyarakat memahami apa itu obligasi dan bagaimana manfaatnya,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini membutuhkan berbagai alternatif pembiayaan agar program pembangunan tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menilai kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Daerah saat ini cukup kesulitan ketika dilakukan efisiensi anggaran. Kepala daerah tentu memiliki tanggung jawab untuk memenuhi janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat,” ungkap HD.

Herman Deru juga menegaskan Sumatera Selatan siap menjadi salah satu daerah percontohan apabila kebijakan obligasi daerah nantinya diterapkan secara nasional.

Menurutnya, pembahasan obligasi daerah perlu terus diperluas agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Terkait hal tersebut, kami berharap kehadiran MPR RI di Sumatera Selatan dapat membawa solusi dan membuka ruang pembahasan yang lebih luas terkait alternatif pembiayaan daerah, sehingga program pembangunan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana program kerja yang telah ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng berharap hasil sarasehan tersebut dapat memperkaya naskah akademik terkait pembahasan obligasi daerah.

Menurutnya, hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam penyusunan regulasi mengenai obligasi daerah di Indonesia.