RRI.CO.ID, Lingga - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menggelar Workshop Kehumasan Imigrasi se-Kepulauan Riau 2026 di Cafe Tiga Berlian, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kegiatan itu membahas strategi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak semakin cepat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, Patri La Zaiba, mengatakan perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Ia menilai kondisi tersebut menuntut fungsi kehumasan bekerja lebih cepat, tepat, dan responsif dalam menjelaskan persoalan kepada masyarakat.

“Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, informasi dapat tersebar luas dalam sekejap mata, baik itu yang bersifat positif maupun hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” kata Patri La Zaiba, Selasa 19 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi itu membuat kehumasan tidak lagi cukup hanya membagikan dokumentasi kegiatan atau informasi seremonial semata. Karena masyarakat kini lebih mudah mempercayai potongan informasi singkat dibanding penjelasan lengkap dari lembaga resmi.

"Karena itu, fungsi kehumasan harus mampu menjadi penengah ketika muncul kegaduhan informasi di media sosial," ujarnya.

Patri La Zaiba menyebut kehumasan saat ini menjadi ujung tombak dalam menjaga persepsi publik terhadap institusi imigrasi. Ia menjelaskan citra lembaga tidak hanya ditentukan kualitas pelayanan, tetapi juga cara menjelaskan pelayanan tersebut kepada masyarakat.

“Sebagai garda terdepan pelayanan publik, fungsi kehumasan bukan lagi hanya sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi ujung tombak dalam membangun persepsi, menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat citra positif institusi imigrasi,” tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta workshop yang berasal dari berbagai Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Kepulauan Riau.

Dalam kegiatan tersebut, imigrasi menekankan pentingnya sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan seluruh jajaran di daerah. Kesamaan cara pandang dinilai penting agar komunikasi publik berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan informasi di lapangan.

“Sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan dengan Unit Pelaksana Teknis di daerah adalah kunci utama keberhasilan komunikasi publik,” ujar Patri La Zaiba.

Ia berharap seluruh jajaran kehumasan mampu memperkuat koordinasi dan membangun pola komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat.

Workshop tersebut juga mendorong insan kehumasan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan media digital dan lebih kreatif dalam menyampaikan informasi. Selain itu, kehumasan diharapkan semakin responsif terhadap keluhan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

“Mari kita perbarui cara pandang dan metode kerja kehumasan kita agar lebih adaptif terhadap perkembangan media digital, lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, dan lebih kreatif dalam mengemas informasi,” tuturnya.