RRI.CO.ID, Gorontalo - Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menginstruksikan seluruh program pembangunan pemerintah daerah di tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penekanan ini disampaikannha saat memimpin rapat koordinasi perencanaan yang digelar di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Rabu 13 Mei 2026.

Rakor yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda tersebut membahas penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2027.

Dalam arahannya, Sofyan menegaskan program prioritas harus disusun secara fokus dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Beberapa yang menjadi penekanannya adalah sektor ekonomi kerakyatan, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM.

“Program prioritas yang akan kita susun harus benar-benar fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Semua harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sofyan.

Ia juga menekankan agar penganggaran tahun 2027 selaras dengan program prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan seluruh program pembangunan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Secara khusus, Sofyan juga meminta Bappelitbangda melakukan sinkronisasi program prioritas bersama seluruh OPD agar arah pembangunan lebih terkoordinasi sebelum penetapan alokasi anggaran.

“Kami ingin sebelum ada pagu indikatif, seluruh program benar-benar dikaji secara matang agar penggunaannya efektif, tepat peruntukan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo,” tegas Bupati.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan penyusunan RKPD Tahun 2027 mampu menghadirkan program pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdaya saing.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat perencana.