RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah pengendalian harga di daerah. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu, 13 Mei 2026.

Pada rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026. Kota Tanjungpinang tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,38 persen dibanding Maret 2026, lalu inflasi tahun kalender Januari hingga April 2026 mencapai 0,92 persen dan inflasi tahunan berada pada angka 3,25 persen dengan IHK sebesar 109,64.

Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, menjelaskan, inflasi bulanan Tanjungpinang masih berada di bawah inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 0,43 persen. Namun angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 0,13 persen.

“Kelompok transportasi penyumbang inflasi tertinggi pada April 2026 dengan kenaikan sebesar 2,21 persen,” ujar Yulia Tri Mardani.

Selain sektor transportasi, beberapa kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yang membantu menjaga stabilitas inflasi daerah. Yaitu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 1,38 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya minus 0,95 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,75 persen.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, menegaskan, pengendalian inflasi harus terus menjadi perhatian bersama melalui sinergi lintas sektor dan langkah antisipatif yang terukur. Menurutnya, stabilitas harga pangan dan distribusi barang harus terus dijaga agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

“Khususnya terhadap sektor transportasi dan stabilitas harga pangan pokok, operasi pasar dan pengawasan distribusi harus diperkuat,” ujar Raja Ariza.

Raja Ariza menyoroti, pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif serta dukungan kebijakan distribusi dan kepabeanan guna menjaga kelancaran arus barang di daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok serta memastikan pasokan tetap tersedia.

”Saya harap seluruh OPD terkait dapat memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok agar pasokan tetap tersedia,” ucapnya.

Selain itu, rapat juga membahas strategi pengendalian inflasi yang disampaikan Bank Indonesia melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi tersebut dilakukan melalui operasi pasar murah, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan produktivitas pangan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.