RRI.CO.ID, Surabaya - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, MH. Rofiq, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu 13 Mei 2026.

Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu terus diarahkan agar lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah. Menurut Gerindra, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja formal.

“Pertumbuhan yang tinggi perlu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja formal, penguatan UMKM, serta pemerataan aktivitas ekonomi antarwilayah. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada wilayah yang masih memerlukan percepatan pembangunan,” kata Rofiq.

Gerindra juga meminta pemerintah provinsi memberi perhatian khusus kepada daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Wilayah Madura, kawasan tapal kuda, wilayah selatan, dan sejumlah kabupaten yang masih menjadi kantong kemiskinan disebut perlu mendapat prioritas pembangunan.

Selain sektor ekonomi, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya penguatan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong memperbaiki validitas data sosial ekonomi dan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperbaiki validitas data sosial ekonomi, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan memperluas sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, program pengurangan kemiskinan dapat memberi dampak lebih nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi memperluas akses pendidikan menengah dan meningkatkan daya tampung SMA maupun SMK. Gerindra juga menekankan pentingnya perhatian bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, wilayah perdesaan, kepulauan, pesantren, dan penyandang disabilitas.

“Bidang pendidikan perlu menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi perlu terus memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memperkuat mutu pembelajaran,” tutur Rofiq.

Fraksi Gerindra turut menyoroti sektor kesehatan agar terus diperkuat melalui layanan yang merata dan berkualitas. Pemerintah provinsi didorong meningkatkan layanan promotif, preventif, dan kuratif, terutama dalam penanganan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta tuberkulosis.

“Pemerataan alat kesehatan, prasarana, dan tenaga kesehatan perlu terus diperhatikan, khususnya di wilayah timur, Madura, dan kepulauan. Fraksi Partai Gerindra juga mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit daerah agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal,” tegas Rofiq.

Meski memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Gerindra berharap seluruh rekomendasi DPRD dan fraksi dapat menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur ke depan.