RRI.CO.ID, Surakarta - Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mewacanakan penerapan sistem cashless untuk pengelolaan dana hibah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi penggunaan anggaran publik.

Respati mengatakan seluruh proses penyaluran dana hibah nantinya harus tercatat secara digital agar lebih mudah diawasi. Selain sistem non tunai, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penerima hibah setiap tahun.

“Yang terbaru selain cashless ada evaluasi dari penerima hibah,” katanya kepada wartawan di Balai Kota Surakarta, Selasa 12 Mei 2026.

Menurut Respati, lembaga atau pihak penerima hibah nantinya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan dana hibah lebih terbuka dan dapat diketahui publik.

“Yang menerima hibah setiap tahun akan kami minta LPJ-nya dan akan kita publish,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan tersebut akan diterapkan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Menurutnya, dana hibah merupakan uang masyarakat sehingga publik berhak mengetahui hasil dan penggunaannya.

Respati menyebut sistem cashless sebenarnya sudah menjadi kebutuhan karena seluruh transaksi dapat terlacak secara jelas melalui rekening dan pengawasan perbankan. Pemerintah juga membuka akses publik terhadap pelaksanaan program hibah dan swakelola.

“Cashless itu sudah keharusan karena tercatat. Ketika cashless jelas tercatat nomor rekening, OJK dan lain-lain,” ucapnya.

Ia menambahkan kebijakan tersebut lahir dari evaluasi terhadap pola administrasi sebelumnya yang dinilai masih lemah dalam pembuktian penggunaan anggaran. Karena itu, Pemkot Surakarta ingin memastikan tata kelola keuangan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (Reza)