RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, melaksanakan kegiatan Advokasi Strategis Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center. Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, meminta penanganan HIV/AIDS menjadi prioritas bersama agar layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) tetap berjalan berkelanjutan di tengah keterbatasan pendanaan program kesehatan, Senin, 11 Mei 2026.

Raja Ariza mengatakan, selama ini berbagai program sosial dan kesehatan, termasuk penanganan HIV/AIDS, masih banyak bergantung pada dukungan Non-Governmental Organization (NGO) dan lembaga donor luar negeri. Namun, kondisi global saat ini membuat kemampuan pendanaan dari lembaga donor mulai mengalami keterbatasan.

“Ini warning bagi kita, jangan sampai NGO melepas bantuan, sementara pemerintah belum siap mengambil alih,” ujar Raja Ariza.

Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak dapat hanya dibebankan kepada komunitas sosial semata. Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga lembaga masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan dan pelayanan kepada ODHIV tetap berjalan optimal.

“Kalau anggaran pemerintah terbatas, persoalan ini harus dipikul bersama,” ucapnya.

Raja Ariza berharap, perusahaan di daerah dapat turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna mendukung keberlanjutan layanan HIV/AIDS. Ia menyebut, jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau (Kepri) saat ini mendekati 4.000 orang, sedangkan di Tanjungpinang sekitar 1.000 orang masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.

“Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran,” tuturnya.

Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, menjelaskan, kegiatan tersebut digelar untuk mencari solusi keberlanjutan program HIV/AIDS setelah sejumlah pendanaan donor mulai berakhir. Menurutnya, sejak 2019 program pendampingan ODHIV di Tanjungpinang mendapat dukungan dari lembaga donor internasional, namun sebagian bantuan dijadwalkan selesai pada 2026.

“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun non pemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS tetap berjalan,” ujar Harmoni.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan terus menurun, The Global Fund pada 2025 memangkas pendanaan sebesar 9,26 persen dari skema hibah yang berjalan. Lalu, data Kementerian Kesehatan RI per Juni 2025 mencatat sebanyak 353.694 orang atau 63 persen dari estimasi total ODHIV di Indonesia telah teridentifikasi, dengan 249.808 orang telah memulai pengobatan ARV dan 139.958 di antaranya mencapai virus tersupresi.