RRI.CO.ID, Jayapura — Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar sosialisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah bagi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan pentingnya pemahaman prosedur dalam pengelolaan dana hibah, mulai dari penerimaan hingga pelaporan.

“Bapak dan ibu diundang untuk memahami tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban, mulai dari menerima hingga melaporkan. Jangan sampai setelah menerima bantuan, kemudian tidak ada laporan. Ini harus transparan dan terbuka,” ujarnya.

Ia mengingatkan, dana hibah merupakan bagian dari uang masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai peruntukan.

“Pertanggungjawaban harus jelas. Jika laporan disusun dengan baik dan rapi, maka pemerintah daerah juga akan melakukan pemeriksaan secara profesional. Ikuti aturan dan prosedur yang ada, serta jangan menyalahgunakan dana hibah,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Jayapura, Meike Teurupun, menyebut total dana hibah tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp11 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami harapkan seluruh penerima hibah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Tahun ini, kegiatan diikuti oleh 40 penerima hibah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyaluran hibah dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan, mengingat banyaknya proposal yang masuk ke pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan juga dilakukan secara berkala melalui monitoring lapangan setiap dua bulan.

Pemerintah Kota Jayapura berharap pengelolaan dana hibah dapat berjalan tertib, transparan, serta memberi manfaat optimal bagi masyarakat.