RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat mencapai 82 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi bahkan termasuk yang tertinggi secara nasional, meskipun wilayah Kepri memiliki tantangan geografis berupa pulau-pulau yang tersebar, Senin, 27 April 2026.

Pengamat sosial STISIPOL Raja Haji, Endri Bagus Prasetyo, mengatakan, capaian tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Sehingga, ada faktor lain yang turut mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Angka 82 persen ini sangat fantastis, apalagi dengan kondisi geografis masyarakat kita yang tersebar di pulau-pulau,” ujar Endri Bagus Prasetyo.

Endri menjelaskan, perilaku masyarakat dalam menjadi peserta aktif BPJS merupakan kombinasi antara kesadaran, tekanan ekonomi, serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu faktor utama adalah kekhawatiran terhadap tingginya biaya layanan kesehatan.

“Masyarakat melihat BPJS sebagai alternatif untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko finansial akibat masalah kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, Endri menyoroti adanya kepatuhan terhadap kewajiban struktural yang turut mendorong masyarakat untuk aktif dalam BPJS. Hal ini, berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik yang mensyaratkan keaktifan kepesertaan BPJS.

“Ini menjadi dorongan tersendiri di luar kesadaran kesehatan,” tuturnya.

Dalam perspektif sosiologi, Endri menyebutkan, fenomena ini dengan teori “risk society” atau masyarakat risiko. Dimana, masyarakat modern cenderung hidup dalam bayang-bayang risiko, termasuk risiko kesehatan, sehingga mendorong mereka untuk mencari perlindungan.

“Ini menunjukkan masyarakat mulai sadar bahwa risiko kesehatan bisa terjadi kapan saja,” katanya.

Menurutnya, adanya potensi ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah Kepri akibat kondisi geografis. Perbedaan fasilitas antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil dinilai masih menjadi tantangan.

“Potensi ketimpangan spasial itu ada, terutama di daerah yang sulit akses internet dan layanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat di wilayah terpencil biasanya mencari alternatif, seperti memanfaatkan bantuan keluarga di daerah yang lebih mudah dijangkau untuk mengakses layanan dan informasi BPJS. Sehingga, perlunya intervensi lebih serius dari pemerintah agar partisipasi bisa meningkat dan tidak terjadinya ketimpangan.

“Namun, untuk daerah yang benar-benar terisolir, diperlukan intervensi lebih serius dari pemerintah,” katanya, mengakhiri.