RRI.CO.ID, Lebak - Dalam upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan berbagai pihak, termasuk sektor kehutanan seperti Perhutani dan sektor perkebunan seperti PT. Perkebunan Nusantara, Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak teekait. Rapat ini juga sebagai tindak lanjut rekomendasi kajian peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Wakil Bupati Lebak , Amir Hamzah yang memimpin rapat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil kajian yang telah disusun. Ia menyampaikan keberadaan kawasan TNGHS harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tanpa mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan.

“Melalui FGD ini, kita ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konkret dan terukur, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amir Hamzah, Rabu, 22 April 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan TNGHS, Perhutani, dan PTPN bersifat struktural. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya bantuan konsumtif jangka pendek, melainkan juga faktor mendasar yang membutuhkan penanganan komprehensif.

“Permasalahan ini harus diselesaikan secara menyeluruh, tidak cukup dengan bantuan sesaat, tetapi melalui program berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah temuan utama yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut meliputi keterbatasan ekonomi struktural, prioritas kebutuhan masyarakat, kesenjangan akses layanan dasar, peran program pemerintah, serta tantangan dalam tata kelola kawasan.

Amir Hamzah berharap seluruh pihak dapat menyusun langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Ia juga menekankan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Melalui FGD ini, diharapkan lahir solusi konkret yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan TNGHS secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.