Pemkab Pandeglang Dorong Percepatan Pembangunan lewat Kementerian PU

RRI.CO.ID, Pandeglang - Upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Pandeglang terus digencarkan melalui langkah proaktif "jemput bola" ke pemerintah pusat. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memimpin langsung pertemuan dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026, untuk mengajukan sejumlah program prioritas serta proyek strategis nasional.

Bupati Dewi memaparkan beragam usulan pembangunan yang mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, revitalisasi pasar rakyat, hingga pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Langkah ini diambil Dewi sebagai bentuk keseriusan daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar segera mendapat realisasi dukungan dari pemerintah pusat.

"Kami datang membawa berbagai usulan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya proyek strategis nasional, tetapi juga penguatan dunia pendidikan, pembangunan infrastruktur, revitalisasi pasar rakyat, serta pengembangan sektor pertanian. Besar harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar seluruh program ini dapat direalisasikan," ujar Dewi, Jumat 10 Juli 2026.

Bupati Dewi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai penggerak ekonomi, khususnya di wilayah persawahan yang luas di Pandeglang. Ia optimis sinergi dengan pemerintah pusat akan membawa kemajuan bagi daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Plt. Direktur Sistem Strategi Prasarana Strategis Kementerian PU, Lalu Hery Gunawan, memberikan apresiasi atas inisiatif aktif Pemkab Pandeglang. Ia menjelaskan seluruh aspirasi akan diproses melalui mekanisme kajian dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat.

"Semua usulan dari pemerintah daerah kami terima. Untuk Sekolah Rakyat tahap dua saat ini masih dalam proses, sedangkan usulan tahap tiga sudah masuk dalam data kami. Selanjutnya akan diproses secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran," ujar Hery.

Hery juga menambahkan arahan terkait pembangunan pasar rakyat, di mana pemerintah daerah diminta menyiapkan desain awal, status lahan yang jelas, serta rencana relokasi pedagang. Ia memastikan pihak Kementerian PU akan mengkaji dan memperjuangkan setiap usulan sesuai dengan kewenangan serta ketersediaan anggaran pemerintah.