RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah kabupaten/kota di Papua diminta segera mengajukan proposal untuk mengikuti program budidaya tematik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini bersifat nasional dengan kuota terbatas, sehingga daerah yang tidak mengusulkan berpotensi tidak mendapat alokasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengatakan program tersebut tidak otomatis diberikan ke Papua. Karena itu, daerah harus aktif mengajukan usulan lokasi.

“Program budidaya tematik ini kuotanya sekitar 200 lokasi. Tetapi Papua tidak jadi prioritas lagi seperti dalam program Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)," katanya, Rabu, 22 April 2026.

Ia menegaskan peluang Papua bergantung pada kecepatan dan kesiapan daerah. Jika tidak segera diusulkan, Papua bisa tertinggal dari daerah lain. “Kalau kita tidak cepat, bisa saja kita tidak dapat bagian dari program ini,” ujar dia.

Ia menambahkan, program budidaya tematik diarahkan sebagai alternatif produksi perikanan di luar sektor tangkap yang tidak selalu stabil sepanjang tahun. Komoditas yang dikembangkan antara lain ikan air tawar seperti nila dan lele.

“Produksi laut tidak selalu stabil, sehingga budidaya ini jadi alternatif untuk kebutuhan pangan. Termasuk mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah,” kata Iman

Ia menambahkan pengelolaan budidaya akan terhubung dengan koperasi desa merah putih agar distribusi hasil produksi berjalan. Program ini diharapkan bisa berjalan hingga tingkat kampung.

“Pengelolaan nanti melalui koperasi desa merah putih supaya bisa berjalan di tingkat masyarakat,” ujarnya.