RRI.CO.ID, Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin 20 April 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di e-Bilik Diskominfopers Tembilahan.

Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan turut menghadirkan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dalam pemaparan, disampaikan berdasarkan data historis empat tahun terakhir, inflasi pasca Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat Ramadan. Namun, pada kondisi tertentu seperti tahun 2022, inflasi tetap terjadi karena momen Lebaran jatuh di awal bulan.

“Secara historis, inflasi setelah Lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan saat Ramadan, meskipun ada pengecualian pada tahun tertentu,” ujar pemateri.

Kelompok pengeluaran yang paling memengaruhi inflasi pasca Lebaran antara lain sektor makanan, minuman, dan tembakau, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi meliputi bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Selain itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2026 menunjukkan bahwa 15 provinsi mengalami kenaikan, sedangkan 23 provinsi lainnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

“Data ini menunjukkan adanya tren stabilisasi harga di sejumlah daerah,” jelasnya.

Untuk komoditas gula pasir, secara nasional harga pada minggu ketiga April 2026 tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH gula pasir juga terjadi di sekitar 47,50 persen wilayah Indonesia.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi, pengendalian distribusi, serta pelaksanaan berbagai langkah intervensi guna menekan laju inflasi.