RRI.CO.ID, Muara Enim - Persoalan kerusakan jalan menahun di lintasan Batas Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras akhirnya memasuki babak baru. Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan resmi memulai proyek preservasi besar-besaran untuk memulihkan konektivitas di jalur yang dikenal "ekstrem" tersebut.

Kepala Satker PJN II Sumsel, Mardalenna, mengungkapkan, kontrak proyek telah ditandatangani sejak 31 Maret lalu. Proyek ini akan menangani efektif sepanjang 25,2 kilometer dari total panjang ruas 98,9 kilometer.

Mengingat tingkat kerusakan yang sudah masuk kategori parah, pendanaan diambil dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total nilai kontrak Rp187 miliar hingga tahun 2027.

“Dari awal kita melihat kondisinya memang cukup parah, sehingga pembiayaan yang paling memungkinkan dilakukan melalui SBSN,” ujar Mardalenna saat ditemui disela agenda rapat pra-konstruksi di Palembang, Senin, 6 April 2026.

Kondisi topografi yang berbukit dan berada di tepian sungai menjadi tantangan tersendiri. Namun, Mardalenna menegaskan bahwa musuh utama infrastruktur di wilayah ini bukan hanya sekadar alam, melainkan beban kendaraan dan air.

"Kapasitas rencana jalan kita ini sebenarnya hanya 10 ton, tapi kenyataannya kendaraan yang melintas jauh di atas itu, terutama sebelum adanya instruksi Gubernur mengenai pembatasan kendaraan angkutan tambang tahun lalu," jelasnya.

Selain beban truk batu bara yang masif, sistem pembuangan air menjadi prioritas mutlak dalam pengerjaan fisik tahun ini. Mardalenna memberikan catatan kepada kontraktor agar tidak sekadar mengejar pengaspalan tanpa memperbaiki drainase.

"Musuhnya jalan itu hanya tiga: air, air, dan air. Tanpa drainase, jalan itu sama saja kita membuat kubangan. Saya minta drainase dikerjakan dulu, apakah itu permanen atau alami, agar air tidak mengendap di badan jalan," tegasnya.

Saat ini, tim tengah melakukan pemetaan lapangan (field engineering) untuk menentukan titik prioritas seperti Pulau Panggung, Tanjung Agung, dan area longsoran di wilayah Darmo.

Untuk tahun 2026, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp65 miliar, di mana sebagian besar dialokasikan untuk uang muka dan awal pekerjaan fisik. Pemerintah menargetkan kemantapan jalan di ruas ini meningkat signifikan dari 88 persen menjadi 94 persen pada akhir masa kontrak.

"Harapannya dengan adanya paket ini, insyaallah akhir tahun anggaran 2027 seluruh titik yang rusak parah sudah tuntas kita tangani," pungkas Mardalenna.