RRI.CO.ID, Palangka Raya – Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan pihaknya akan mendorong perbaikan data kesejahteraan siswa agar bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dapat tepat sasaran.

Menurutnya, klasifikasi desil sangat menentukan peluang siswa dalam memperoleh bantuan. Oleh karena itu, penyesuaian data menjadi langkah penting agar siswa dari keluarga kurang mampu dapat masuk dalam kategori penerima.

“Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Ini merupakan potret dari banyak siswa lain yang memiliki kondisi serupa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial untuk memastikan validitas data kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu, sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran.

Sementara itu, kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan mencuat saat kunjungan Dinas Pendidikan Kalteng ke SMAN 2 Kuala Kapuas. Salah satu siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan kondisi keluarganya yang berharap dapat memperoleh bantuan KIP Kuliah.

Ia mengungkapkan berasal dari keluarga sederhana, dengan orang tua berprofesi sebagai penjual jamu. Namun hingga kini, data kesejahteraannya masih masuk dalam desil 6 hingga 10.

“Saya sudah mencoba mengurus sejak awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.

Sylvia menjelaskan, pengajuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan, namun hasil pendataan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil keluarganya. Ia pun berharap adanya peninjauan ulang agar dapat memperoleh akses bantuan pendidikan.

Kasus ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat tantangan dalam proses pendataan sosial di lapangan. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembenahan agar tidak ada lagi siswa berpotensi yang terhambat melanjutkan pendidikan akibat kendala administratif.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, diharapkan semakin banyak siswa dari keluarga sederhana dapat mengakses pendidikan tinggi melalui program bantuan, sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik.