RRI.CO.ID, Maros - Komitmen menciptakan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih dan bebas dari praktik percaloan terus diperkuat jajaran kepolisian di daerah. Salah satunya dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Maros melalui inovasi layanan berbasis digital berupa aplikasi QR Pelayanan Pengaduan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut digelar di Aula Promoter Polres Maros dan diikuti oleh para calon siswa (casis) yang tengah mengikuti proses rekrutmen anggota Polri tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman terkait mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi pelanggaran, seperti praktik percaloan maupun pungutan liar selama proses seleksi berlangsung. Sistem berbasis QR Code dinilai mampu memangkas jalur birokrasi pengaduan, sekaligus memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.

Kasi Propam Polres Maros, Zulkarnaen, menegaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam menjaga integritas proses seleksi.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Melalui QR Code ini, siapa pun dapat langsung melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan, termasuk praktik calo yang merugikan peserta,” ujarnya, Selasa 31 Maret 2026

Ia menjelaskan, sistem pengaduan tersebut memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya jaminan kerahasiaan identitas pelapor serta respons cepat dari petugas Propam terhadap setiap laporan yang masuk. Aduan yang diterima akan langsung terintegrasi dalam sistem dan dipantau secara berkelanjutan untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, akses layanan dibuat sederhana dan mudah dijangkau. Masyarakat cukup memindai barcode yang telah disediakan di sejumlah titik strategis di lingkungan Mapolres Maros maupun melalui platform media sosial resmi kepolisian.

Lebih jauh, pihak Propam kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri tidak dipungut biaya. Penegasan ini penting untuk menangkal praktik penipuan oleh oknum yang kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota Polri.

“Jangan mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Seleksi ini murni berdasarkan kemampuan dan hasil yang dicapai peserta. Jika ada indikasi percaloan, segera laporkan,” tegasnya.

Upaya sosialisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan celah praktik kecurangan dapat ditekan seminimal mungkin.

Ke depan, inovasi layanan pengaduan berbasis digital ini diharapkan menjadi standar dalam mendukung reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam proses rekrutmen yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, Polres Maros tidak hanya menjalankan fungsi seleksi, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan publik yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan institusi Polri yang profesional dan modern.(*)