RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua mendorong pembenahan sistem layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Perbaikan dilakukan melalui penguatan sistem rujukan dan layanan satu atap.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan sistem rujukan perlu terintegrasi antar rumah sakit. Hal ini untuk memastikan penanganan pasien berjalan lebih efektif.

Ia menyebut rumah sakit seperti RS Abepura dan RS Dok II harus terhubung dalam sistem rujukan. Dengan demikian, distribusi pasien dapat dilakukan secara cepat.

Selain itu, pemerintah mendorong penerapan layanan satu atap di rumah sakit. Sistem ini mengintegrasikan layanan kesehatan dan administrasi dalam satu tempat.

“Layani dulu, baru nanti kami urus. Di dalamnya ada BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial,” kata Fakhiri.

Ia menjelaskan sistem ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Pasien tidak perlu lagi berpindah tempat untuk mengurus administrasi.

Pemprov Papua juga menyiapkan rencana pembangunan rumah susun bagi tenaga medis dan keluarga pasien. Langkah ini untuk mengurangi kepadatan di lingkungan rumah sakit.

Selain itu, aspek keamanan tenaga medis juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta tidak ada intimidasi terhadap tenaga kesehatan.

“Tenaga medis harus merasa aman. Jangan ada tindakan kasar dari keluarga pasien,” ujarnya.