RRI.CO.ID, Bengkalis - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, Senin 30 Maret 2026.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, M. Arsya Fadillah, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri.

Pandangan umum diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Erwan. Fraksi ini menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran belanja daerah. Namun demikian, mereka menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan agar sejalan dengan tingginya realisasi anggaran. Fraksi ini juga mendorong peningkatan potensi pendapatan daerah, peninjauan objek retribusi, optimalisasi hibah dan bantuan keuangan, serta penguatan pengawasan penggunaan anggaran.

Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui Ahmad Husein menyampaikan apresiasi atas transparansi penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025. Mereka juga mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih daerah, serta menyatakan persetujuan agar LKPJ dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sembari mengajak seluruh pihak bersinergi membangun Bengkalis yang maju dan sejahtera.

Pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Tantowi Saputera Pangaribuan turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Fraksi ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data agar lebih tepat sasaran. Selain itu, percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor yang menyentuh langsung masyarakat seperti infrastruktur jalan, normalisasi drainase, dan penyediaan air bersih, menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui Nurhasanah menyatakan dukungan terhadap upaya pembiayaan non-APBD. Mereka mendorong organisasi perangkat daerah untuk lebih aktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, fraksi ini menegaskan bahwa upaya tersebut harus menghasilkan capaian nyata, seperti optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program APBN.

Fraksi PKB yang disampaikan oleh Suyanto menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap penetapan target pendapatan daerah. Ia mengingatkan agar asumsi pendapatan disusun berdasarkan regulasi keuangan negara serta mempertimbangkan prioritas belanja dan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Selain itu, persoalan defisit APBD dan tunda bayar diharapkan segera diselesaikan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.

Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Hj. Anita menyoroti penurunan pendapatan dan belanja daerah akibat efisiensi anggaran. Mereka menekankan pentingnya menjaga program prioritas tetap berjalan, serta meningkatkan dan memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akurat. Penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga juga menjadi perhatian agar dapat dituntaskan pada tahun 2026.

Terakhir, Fraksi Amanat Perindo Persatuan yang disampaikan oleh Dapot Hutagalung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Perhubungan, atas peningkatan pelayanan penyeberangan roro, terutama pada momen hari besar.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Bengkalis menghimpun berbagai pandangan, masukan, dan evaluasi dari fraksi-fraksi sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan LKPJ Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.