RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk mempertahankan keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Upaya dilakukan ditengah tantangan keterbatasan anggaran daerah dampak berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), khususnya dalam memenuhi belanja pegawai yang terus meningkat.

Bupati Bangka Fery Insani menegaskan, salah satu pasal dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), menyebutkan belanja pegawai tidak melebihi 30 persen.

"Undang - undang itu berlaku 2027. Makanya tadi kita rapat menghitung postur kerangka besaran APBD itu cukup, sangat cukup membiayai belanja pegawai, yaitu gaji, TPP, gaji PPPK, pembayaran outsourcing, honor kegiatan," kata Fery kepada RRI, Senin, 30 Maret 2026.

Meski diakui Fery, belanja pegawai Pemda Bangka melebihi 30 persen atau sekitar 41 persen.

"Maka kita harus merealisasikan 11 persen, dirasionalisasi, dikembalikan ke dalam format yang benar, Kita juga berharap agar dana bagi hasil timah dikembalikan ke daerah," ujarnya.

Berbagai langkah pun disiapkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, mulai dari peningkatan sektor pajak dan retribusi, hingga pengelolaan potensi daerah yang dinilai belum maksimal. Selain itu, evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan juga terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Untuk itu, dia telah menyampaikan kepada pegawai PPPK saat apel Senin pagi agar tidak panik dan tetap fokus melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing - masing.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel Didit Srigusjaya menuturkan, pihaknya akan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penjelasan dan mengevaluasi, membahas penerapan aturan tersebut.

"Akan ada ribuan pengangguran di Bangka Belitung jika terjadi pengurangan pekerja PPPK nanti," kata dia.

Pihaknya berupaya memberikan solusi terbaik, agar dapat tetap mempertahankan ribuan PPPK di sejumlah daerah di Kepulauan Bangka Belitung, dan tidak mengalami penambahan terhadap angka pengangguran daerah.