RRI.CO.ID, Jayapura – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perencanaan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data yang akurat serta selaras dengan kebijakan nasional. Perencanaan juga harus terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pembangunan berjalan efektif.

Fakhiri mengatakan setiap program pembangunan harus memiliki indikator yang jelas serta dapat diukur dampaknya. Ia menegaskan tidak boleh ada program yang tidak terukur, tidak berdampak, atau tidak sinkron antar level pemerintahan.

“Setiap tujuan harus memiliki indikator yang jelas. Setiap sasaran harus realistis, dan setiap strategi harus dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel,” ujarnya dalam pembukaan Musrenbang RPJMD Papua 2025–2029, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurutnya, keselarasan perencanaan daerah juga menjadi bagian dari kontribusi Papua dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Agenda tersebut tertuang dalam Asta Cita Presiden serta program strategis nasional.

"Program strategis nasional mencakup pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses kesehatan dan pendidikan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, arah pembangunan Papua berada dalam kerangka kebijakan yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah," kata Gubernur Fakhiri.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan Papua harus tetap berakar pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Integrasi antara pembangunan modern dan sistem nilai lokal menjadi penting agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial.

"Saya mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk berpartisipasi aktif dalam menyempurnakan dokumen Rancangan RPJMD Papua 2025–2029. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci pencapaian target pembangunan daerah," ucap Gubernur.