RRI.CO.ID, Kediri: Penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri tidak boleh hanya dimaknai sebatas proses mencoblos di kotak suara saat Pemilu berlangsung. Anggota KPU Kabupaten Kediri Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Agus Hariono, menjelaskan bahwa hakikat demokrasi yang sesungguhnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah.

"Demokrasi itu partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah," ucap Agus Hariono saat menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam ruang sipil saat dialog bersama RRI, Kamis (26/02/2026).

Agus mengatakan meskipun belum ada pengukuran indeks demokrasi secara spesifik, KPU mencatat adanya tren positif dalam kesadaran politik warga. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang mencapai 71,9%, atau naik sebesar 7% dibandingkan dengan Pilkada 2020 lalu. Peningkatan ini menjadi indikator awal bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

Guna menjaga semangat berdemokrasi meski tanpa kontestasi politik, KPU Kabupaten Kediri terus menjalankan berbagai program rutin secara berkelanjutan. “Saat ini, fokus utama lembaga penyelenggara tersebut meliputi pemutakhiran data pemilih lanjutan, pemutakhiran data partai politik, serta pendidikan pemilih secara intensif,” katanya.

Agus menyebutkan bahwa edukasi tetap berjalan melalui sosialisasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat guna menciptakan kematangan berpolitik. Strategi khusus juga diterapkan untuk merangkul generasi muda melalui pemanfaatan kanal media sosial dan konten kreatif. KPU aktif memproduksi podcast yang menghadirkan generasi muda untuk berbagi pandangan mengenai cara menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari gaya hidup.

"Kita terus berikan edukasi melalui kanal-kanal media sosial yang ditujukan untuk generasi muda, termasuk podcast untuk berbagi pandangan tentang demokrasi sehari-hari," ujarnya.

Terkait tantangan di era digital, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyerap informasi guna menghindari dampak negatif hoaks dan ujaran kebencian. Budaya ‘saring sebelum sharing’ harus menjadi pegangan utama, terutama saat berinteraksi dengan data atau informasi politik di media sosial. Dengan kematangan demokrasi ini, diharapkan masyarakat Kediri tetap harmonis dan memahami situasi secara jernih, terutama dalam periode pasca-kontestasi politik.