RRI.CO.ID, Yogyakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, siap melakukan penguatan pers dan media massa di sejumlah daerah. Sebab, telah muncul berbagai persoalan, yang menjadi tantangan bagi media massa di Indonesia.

Fakta saat ini, berita kalah cepat bahkan tenggelam dalam arus konten non-jurnalistik. Di saat bersamaan, titik rapuh media terjadi akibat terbatasnya pasar iklan lokal, hingga pendapatan mereka semakin kecil di tengah biaya tinggi untuk kerja jurnalistik.

Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/ Bappenas Nuzula Anggraeni menyampaikan, kementeriannya sedang menyusun Policy Sandbox. Langkah ini dilakukan, untuk menciptakan pers dan media massa yang bertanggungjawab, edukatif, jujur, obyektif dan sehat industri (BEJO'S).

”Piloting project dan feasibility study dilakukan di Bangka Belitung, Maluku Utara, Papua Barat Daya,” katanya di Kantor Gubernur DIY, Selasa, 24 Februari 2026. ”Sedangkan untuk DIY diposisikan sebagai pembanding dengan berbagai pertimbangan.”

Pertama, DIY memiliki capaian indikator yang relatif stabil, dalam konteks kemerdekaan pers dan kualitas demokrasi. Kedua, ekosistem media massa di Kota Gudeg, tradisi jurnalistik dan ruang diskursus publiknya sudah terbangun cukup kuat.

Sedangkan daerah-daerah seperti Bangka Belitung, Maluku Utara dan Papua Barat Daya, redaksi media massanya tertinggal dari perubahan sistem platform. Mereka belum banyak memiliki data, keahlian dan strategi distribusi yang memadai untuk mempertahankan jangkauan tanpa mengorbankan kualitas liputan.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti mendukung langkah pemerintah, yang ingin menguatkan peran pers dan media massa di Indonesia.

”Media massa yang bertanggungjawab dan obyektif itu kan selalu dilakukan media itu sendiri,” ucapnya. ”Tetapi media yang sehat ini perlu dukungan anggaran dari pemerintah, karena pers itu salah satu pilar demokrasi.”

Pada acara diskusi kelompok penguatan pers dan media massa di Kantor Gubernur DIY, diikuti berbagai perwakilan. Baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, organisasi pers, redaksi media massa dan kalangan pakar.