RRI.CO.ID, Palangka Raya – Hadirnya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) disambut antusias oleh para peserta didik. Program ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.

Di sektor pendidikan, perubahan signifikan terus terlihat. Sebanyak 443 sekolah jenjang SMA/SMK/SKH di Kalteng kini telah terdigitalisasi 100 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah berjalan dengan dukungan 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Kalteng, guna memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Selain itu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di empat wilayah, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Program ini menjadi wujud pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Melalui KHBS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan biaya sekolah Huma Betang kepada 35.000 peserta didik SMA/SMK/SKH dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman. Bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai sebesar Rp500.000 per peserta didik serta bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp1.000.000 per orang untuk satu tahun ajaran.

Perlengkapan yang disalurkan meliputi empat stel pakaian seragam, dengan rincian 25.008 seragam putih abu-abu, 34.657 seragam batik khas Kalteng, 24.904 seragam pramuka, 34.657 set seragam olahraga, serta 26.030 pasang sepatu.

Pada jenjang perguruan tinggi, tahun 2025 tercatat sebanyak 3.060 mahasiswa menerima subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui kerja sama dengan 36 PTN dan PTS se-Kalteng. Pada 2026, kuota penerima ditingkatkan menjadi 15.000 mahasiswa.

Peluncuran KHBS dilakukan langsung oleh Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo serta Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung. Gubernur menegaskan program ini merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi warga kurang mampu dan di wilayah pedalaman.

“Melalui kartu ini, kami ingin memastikan masyarakat Kalteng bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, terpenuhi pangannya, dan berdaya secara ekonomi,” ujarnya, Jumat, 20 Februari 2026.

Meski di tengah penurunan APBD Provinsi Kalteng Tahun 2026 menjadi Rp5,4 triliun dari Rp10,3 triliun pada 2025, Pemprov tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Gubernur juga menggagas program vokasi diploma spesialisasi agroforestri dan pertanian bagi 2.000 mahasiswa untuk mencetak tenaga kerja siap pakai di sektor pangan yang tergabung dalam Brigade Pangan Pemprov Kalteng.

Implementasi KHBS akan terus dievaluasi dan disempurnakan melalui sistem digital terintegrasi. Setiap transaksi bantuan dicatat secara elektronik guna mencegah penerima ganda dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa KHBS menjadi langkah konkret dalam membangun generasi unggul Kalteng.

“Transformasi digital 100 persen di 443 sekolah serta bantuan pendidikan melalui KHBS adalah investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Kalteng yang putus sekolah karena kendala ekonomi,” katanya.

Hingga akhir Februari 2026, KHBS telah didistribusikan kepada 279.434 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan melibatkan TKSK, PSM, PKH, dan pendamping desa. Pemerintah menargetkan bantuan pangan dan pendidikan tersalurkan maksimal H-5 sebelum Hari Raya Idulfitri sebagai langkah strategis menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan berbagai program terintegrasi tersebut, sektor pendidikan Kalteng diharapkan semakin inklusif, modern, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat Huma Betang dalam membangun kebersamaan dan kesejahteraan bersama.