RRI.CO.ID, Bone - Komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone dalam mengelola anggaran negara secara profesional kembali membuahkan Hasil. Lapas Watampone meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Watampone atas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) pada Tahun Anggaran 2025, Selasa 10 Februari 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Stakeholder Day Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPPN Watampone dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan. Kegiatan ini menjadi momentum apresiasi bagi satuan kerja mitra yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Negara.

Lapas Watampone hadir sebagai satuan kerja mitra dan diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU). Kehadiran ini menegaskan peran aktif Lapas Watampone dalam memperkuat sinergi antarinstansi serta mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan Akuntabel.

Penghargaan IKPA Sempurna diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kualitas perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas pengelolaan DIPA sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada Hasil.

Kepala Lapas Kelas IIA Watampone, Rahnianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian Tersebut. “Sebagai pimpinan satuan kerja Lapas Watampone, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya pengelola dan operator keuangan, atas kinerja yang luar biasa. Prestasi ini harus kita pertahankan dan terus Ditingkatkan,” Ujar Rahnianto.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan warga binaan serta pelayanan publik. “Setiap anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung pada pelaksanaan tugas Pemasyarakatan,” tambahnya.

Prestasi ini menjadi motivasi bagi Lapas Watampone untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi Pelayanan.