RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone bersama Landscape Alliance (sebelumnya dikenal sebagai CIFOR-ICRAF) menggelar Konsultasi Publik Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan melalui Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial. Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Helios, Watampone, Kabupaten Bone, Selasa, 14 Juli 2026.

Konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Induk (Masterplan) IAD Kabupaten Bone. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan enam sub-lanskap di Bone agar berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., yang membuka kegiatan tersebut secara resmi, menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi aturan tata ruang dan pengelolaan bentang lahan. "Kita harus konsisten terhadap aturan yang telah disusun. Ketika kawasan ditetapkan untuk konservasi, pertanian, maupun ekonomi, semua harus dipatuhi. Jangan sampai kepentingan jangka pendek mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat," tegas Andi Akmal.

Menurut Wabup, dokumen IAD akan menjadi instrumen vital dalam mitigasi bencana, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. Kepala Bappeda Kabupaten Bone, H. A. Yusuf, S.IP., M.H., menambahkan bahwa Kabupaten Bone berpeluang menjadi daerah ketiga di Indonesia yang memiliki dokumen IAD komprehensif.

Dokumen ini nantinya berfungsi sebagai acuan pengelompokan potensi usaha berbasis komoditas dan kawasan. "Dokumen ini akan melahirkan klaster ekonomi yang terarah. Pengembangan usaha masyarakat dapat dilakukan lebih terencana, berbasis potensi wilayah, dan tetap menjaga keberlanjutan," jelas Yusuf.

Sementara itu, Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia (Landscape Alliance), Dr. Andree Ekadinata, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Bone selama lima tahun kemitraan mereka. Ia menegaskan bahwa melalui dukungan Pemerintah Kanada, program ini fokus pada penguatan ketahanan iklim melalui pengelolaan kawasan berbasis masyarakat.

"IAD bukan sekadar dokumen perencanaan. Ini adalah instrumen untuk membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan," ujar Andree.

Kegiatan konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, akademisi, sektor swasta, hingga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Agenda utama meliputi pemaparan draf masterplan, diskusi teknis mengenai pengelolaan enam sub-lanskap, serta penandatanganan berita acara komitmen bersama.

Melalui inisiatif ini, Pemkab Bone berharap masyarakat dapat menjadi pelaku utama pembangunan, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat seiring dengan terjaganya kelestarian ekosistem di Kabupaten Bone