RRI.CO.ID, Surakarta - Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Manganti Praja, Balai Kota Surakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memperkuat peran daerah dalam pemutakhiran data sosial ekonomi.

Rapat koordinasi menghadirkan Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta jajarannya. Diikuti petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) kelurahan se-Kota Surakarta.

Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Tri Wahyudin, mengatakan rapat koordinasi ini menindaklanjuti arahan Wali Kota Surakarta untuk melakukan pembaruan data sosial ekonomi secara menyeluruh. Pembaruan dilakukan agar intervensi program bantuan lebih tepat sasaran.

“Hari ini kita mengikuti arahan dari Bapak Walikota Surakarta untuk sama-sama meng-update informasi kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, kedepannya Kota Surakarta akan lebih baik dalam penanganan dan penanggulangan kemiskinan serta update yang selalu dilakukan terhadap data kemiskinan akan berlangsung dengan baik dan lancar,” katanya.

Menurutnya, dinamika kebijakan di tingkat pusat menuntut daerah untuk lebih adaptif. Salah satunya terkait kebijakan penonaktifan BPJS PBI yang membutuhkan penanganan cepat di tingkat kelurahan melalui pembaruan data.

Sementara itu, Ketua Tim Penggunaan dan Diseminasi Data Pusdatin Kemensos RI, Raden Roro Endah Noorwidayati, menjelaskan DTSEN merupakan penggabungan sejumlah basis data nasional yang sebelumnya terpisah. Data ini digunakan sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial.

“Inpres Nomor 4 2025 itu diwajibkan semua kementerian lembaga dalam penyaluran program bantuan sosial dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus berfokus menggunakan BSN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia dan dibagi dalam sepuluh desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Prioritas penerima bantuan berada pada desil terbawah, khususnya desil satu hingga lima.

Raden Roro Endah menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga membutuhkan pembaruan data secara berkala dari tingkat kelurahan.

“Proses pemutakhiran inilah yang tentunya kami perlu dibantu teman-teman yang ada di daerah. Karena proses pemutakhiran itu semuanya berasal dari tingkat yang terbawah yaitu dari desa atau kelurahan,” katanya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Surakarta berharap pemanfaatan DTSEN semakin optimal. Data yang akurat diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. (Reza)