RRI.CO.ID, Kisaran - Puluhan guru honorer tergabung dalam Aliansi Honorer Data Base di Kabupaten Asahan, melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Asahan pada Kamis (5/2/2026). Aksi ini untuk mempertanyakan status mereka yang terancam akan dipecat dari sekolah dengan alasan peraturan perundang-undangan yang melarang adanya tenaga honorer.

Para guru honorer membawa sejumlah spanduk dan hendak masuk ke dalam kantor Bupati Asahan untuk berjumpa langsung dengan Bupati demi kejelasan status tenaga honorer. 

Koordinator aksi, Fais mengatakan, bahwa sebagian dari ratusan guru honorer di Kabupaten Asahan sudah dirumahkan oleh beberapa sekolah.

"Kami dari aliansi honorer non data base mendatangi kantor Bupati untuk mempertanyakan solusi bagi guru honorer non database yang sudah dirumahkan," kata Fais, Kamis (5/2/2026).

Dikatakannya, kedatangan guru honorer ke kantor Bupati Asahan, untuk meminta agar diberikan solusi terkait dirumahkan sejumlah tenaga guru honorer.

"Ketua PGRI sudah kami datangi dan mereka sudah berkoordinasi dengan Dinas. Namun, kata dinas mereka hanya menjalankan undang-undang dan seluruhnya diminta kepada Pemda," ujarnya.

Fais berharap, semua guru honorer dipertahankan dan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ia juga mengatakan, Kalau tidak masuk database 2023, kenapa 2024 hingga 2025 tidak dipecat. 

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto langsung turun menjumpai para aksi unjuk rasa. Ia mengatakan dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan akan dikirim ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan para guru honorer.

"Kami sudah membahas, Bupati langsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk berangkat ke Jakarta membahas soal ini. Memang ini bukan hanya masalah kita saja, tapi ini masalah nasional," ujar Rianto.

Setelah memberikan penjelasan kepada para aksi unjuk rasa tenaga guru honorer di halaman kantor Bupati Asahan, membubarkan diri masing-masing dengan tertib.